Pendahuluan
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Dalam praktiknya, masih terdapat karyawan yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga muncul pertanyaan mengenai bagaimana cara menghitung PPh 21 yang harus dipotong oleh pemberi kerja.
Pemahaman mengenai perhitungan PPh 21 bagi karyawan yang belum memiliki NPWP penting karena berkaitan langsung dengan kewajiban pemotongan pajak oleh perusahaan serta kepatuhan perpajakan karyawan sebagai wajib pajak orang pribadi.
Apa Itu PPh 21?
PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan.
Pajak ini dipotong oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, atau pihak lain yang ditunjuk sebagai pemotong pajak. Dengan kata lain, karyawan tidak menyetorkan sendiri PPh 21 yang terutang karena kewajiban pemotongan dilakukan oleh perusahaan.
Dalam sistem administrasi perpajakan Indonesia, kepemilikan NPWP menjadi salah satu identitas penting bagi wajib pajak. Oleh karena itu, status kepemilikan NPWP juga berpengaruh terhadap pengenaan tarif PPh Pasal 21.
Hubungan NPWP dengan Perhitungan PPh 21
Sejak berlakunya reformasi administrasi perpajakan yang mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi penduduk, sebagian besar karyawan sebenarnya dapat menggunakan NIK yang telah diaktivasi sebagai NPWP.
Namun, apabila seorang karyawan belum memiliki NPWP atau NIK-nya belum terintegrasi sebagai NPWP, maka terdapat konsekuensi dalam proses administrasi perpajakan yang dilakukan oleh pemberi kerja.
Pada prinsipnya, penghitungan dasar PPh 21 tetap dilakukan dengan metode yang sama. Perbedaannya terletak pada tarif efektif yang diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca Juga: Cara Daftar NPWP Terbaru
Cara Hitung PPh 21 Karyawan yang Belum Punya NPWP
Saat ini, perhitungan PPh 21 mengacu pada ketentuan tarif efektif rata-rata (TER) sebagaimana diatur dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Sebagai ilustrasi sederhana, misalkan seorang karyawan lajang menerima penghasilan bruto sebesar Rp8.000.000 per bulan.
Berdasarkan kategori dan lapisan penghasilan tertentu, tarif efektif yang berlaku misalnya sebesar 1%.
Maka perhitungan PPh 21 bulanan adalah:
PPh 21 = Rp8.000.000 × 1%
PPh 21 = Rp80.000
Jumlah tersebut merupakan pajak yang dipotong perusahaan dari penghasilan karyawan pada bulan yang bersangkutan.
Apabila karyawan belum memiliki NPWP yang valid sesuai administrasi perpajakan, perusahaan wajib memastikan status perpajakannya dalam proses pemotongan dan pelaporan pajak. Oleh karena itu, data identitas perpajakan yang lengkap menjadi faktor penting dalam administrasi PPh 21.
Pihak yang Terkait dalam Pemotongan PPh 21
Dalam mekanisme PPh Pasal 21 terdapat beberapa pihak yang memiliki peran penting.
Pertama, karyawan sebagai penerima penghasilan yang menjadi subjek pajak atas penghasilan yang diterima.
Kedua, perusahaan atau pemberi kerja yang bertindak sebagai pemotong PPh 21 dan bertanggung jawab melakukan penghitungan, pemotongan, penyetoran, serta pelaporan pajak.
Ketiga, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai otoritas yang mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan dan administrasi NPWP.
Kelengkapan data perpajakan karyawan membantu perusahaan menjalankan kewajiban pemotongan pajak secara tepat dan sesuai ketentuan.
Risiko Apabila Karyawan Belum Memiliki NPWP
Tidak memiliki NPWP atau belum mengaktivasi NIK sebagai NPWP dapat menimbulkan kendala administratif, baik bagi karyawan maupun perusahaan.
Bagi karyawan, status perpajakan yang belum lengkap dapat mempersulit pelaksanaan kewajiban perpajakan lainnya, seperti pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
Sementara bagi perusahaan, ketidaklengkapan data perpajakan pegawai dapat meningkatkan risiko koreksi administrasi saat dilakukan pemeriksaan atau pengujian kepatuhan oleh otoritas pajak.
Karena itu, perusahaan umumnya mendorong seluruh pegawai yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk memiliki identitas perpajakan yang valid.
FAQ
Apakah karyawan wajib memiliki NPWP?
Pada prinsipnya, orang pribadi yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai wajib pajak perlu memiliki identitas perpajakan yang berlaku, termasuk melalui penggunaan NIK yang telah diaktivasi sebagai NPWP.
Apakah PPh 21 tetap dipotong jika belum memiliki NPWP?
Ya. Kewajiban pemotongan PPh 21 tetap dilakukan oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima karyawan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
Siapa yang menghitung PPh 21 karyawan?
Penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 dilakukan oleh perusahaan atau pihak lain yang ditunjuk sebagai pemotong pajak.
Apakah NIK dapat digunakan sebagai NPWP?
Ya. Pemerintah telah mengintegrasikan NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi penduduk sesuai kebijakan administrasi perpajakan yang berlaku.
Kesimpulan
PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan yang diterima karyawan dan dipotong langsung oleh pemberi kerja. Meskipun seorang karyawan belum memiliki NPWP atau belum mengaktivasi NIK sebagai NPWP, kewajiban pemotongan PPh 21 tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, kepemilikan identitas perpajakan yang valid menjadi aspek penting untuk mendukung kepatuhan pajak sekaligus mempermudah administrasi perpajakan baik bagi karyawan maupun perusahaan.
